DPP PPNI: Bergabunglah bersama Kami dalam Aksi 21 Mei 2013

Rekan sejawat Perawat Indonesia, saat ini Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memanggil semua civitas Keperawatan Indonesia untuk sama-sama bergerak untuk mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Aksi 21 Mei 2013. Alasan perlu dilakukannya Aksi 21 Mei 2013 tersebut disebabkan karena keterlambatan pihak-pihak terkait dalam pembahasan RUU Keperawatan yang kian hari kian mendesak. Berikut ini surat yang dikeluarkan DPP PPNI untuk Pengurus PPNI (Surat 1) dan untuk Pendidikan Keperawatan (Surat 2) untuk berperan aktif dalam Aksi 21 Mei 2013:

This slideshow requires JavaScript.

Rekan sejawat Perawat Indonesia, ternyata Amanat Presiden (AM) yang telah disampaikan pada tanggal 8 April 2013 kepada 5 Kementerian dan 3 Kementerian Koordinator sampai dengan hari ini tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Padahal sudah 31 hari berlalu sejak diterbitkannya AM tersebut di Istana Negara. Keterlambatan penindaklanjutan AM ini ditengarai disebabkan karena hampir sebahagian besar bawahan Presiden (baca Menteri) sejak hari pertama dilantik tidak pernah menggubris protokol kerja yang telah digariskan.

Bahkan untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang secara hierarkhi membawahi para Perawat Indonesia terkesan sengaja melakukan ini, sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwasanya “justice delate is justice denied” yang artinya bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan menjadi Undang-Undang (UU) Keperawatan ibarat anak kandung yang kelahirannya tidak diinginkan. Oleh karenanya dengan cara apapun dan bagaimanapun, pihak Kemenkes RI akan coba untuk mengulur-ulur waktu sehingga proses legislasi RUU Keperawatan akan mengalami keterlambatan dan pada akhirnya gagal untuk dibawa dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan. Akibatnya RUU Keperawatan gagal untuk dilegalkan masa sidang DPR RI di tahun 2013 ini.

Mengutip UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 49 adalah sebagai berikut:

  • ayat (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden,
  • ayat (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima,
  • ayat (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Jadi dalam waktu 60 hari, Kementerian yang ditugasi Presiden harus segera menindaklanjuti RUU Keperawatan tersebut guna dibicarakan dalam tingkat 1 pembahasan RUU Keperawatan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 66 yang mengatakan bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Selanjutnya di Pasal 67 dinyatakan bahwa dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

  • pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus
  • pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Sehingga seharusnya dalam 60 hari kerja sejak dikeluarkannya AM tersebut, ke-5 menteri berkaitan sudah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang nantinya akan dibawa kepada DPR RI guna pembicaraan tingkat 1 antara Presiden (Wakil Pemerintah) dengan DPR RI sebagaimana ketentuan Pasal 68  ayat 1. DIM yang semestinya telah disiapkan oleh 5 Kementerian tersebut. Setelah itu baru dibicarakan sebagai pendapat mini dari tiap fraksi sebagaimana isi pasal 68 ayat 4.

Langkah berikutnya adalah pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan dalam sidang paripurna. Disinilah tahapan yang paling krusial, karena apabila disetujui kedua belah pihak, maka RUU Keperawatan akan disahkan sebagai UU Keperawatan. Namun apabila disini tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR maka RUU Keperawatan tidak boleh lagi untuk diajukan pada masa sidang tahun 2013.

Saat ini 5 Kementerian dan 3 Kementerian Koordinator yang telah ditunjuk Presiden melalui AM tinggal memiliki 15 hari efektif untuk segera mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk segera dibicarakan di DPR RI guna melengkapi pembicaraan tingkat 1. Selanjutnya dimintakannya pendapat dari tiap fraksi, apakah setuju atau berkeberatan dengan isi RUU Keperawatan yang telah dibicarakan. Begitu pula dari pihak Pemerintah pun akan dimintakan pendapatnya. Barulah kemudian pembicaraan tingkat 2 akan bisa dilaksanakan.

Jadi rekan-rekan sejawat Perawat Indonesia, Aksi 21 Mei 2013 ini adalah Aksi Perawat yang teramat sangat krusial, wajib diikuti dan dihadiri oleh semua komponen Perawat Indonesia untuk mendesak DPR RI maupun pihak Pemerintah untuk segera melakukan pembicaraan tingkat 1 terkait RUU Keperawatan. Aksi 21 Mei 2013 ini juga untuk mendesak 5 Kementerian yang telah diamanatkan Presiden untuk membahas RUU Keperaawatan, desak mereka terutama Kemenkes RI yang sedari awal ogah menindaklanjuti RUU Keperawatan dan tidak bersedia untuk mempersiapkan DIM yang dibutuhkan untuk pembicaraan tingkat 1.

Rekan Sejawat Perawat Indonesia, waktu tersisa tinggal 15 hari efektif lagi, tanpa aksi kita semua mustahil Pemerintah akan tergerak untuk menindaklanjutinya. Bergerak sekarang, penuhi seruan DPP PPNI untuk bersama-sama berdiri di depan gerbang DPR-MPR RI agar RUU Keperawatan segera disahkan di tahun 2013. Bergerak sekarang atau RUU Keperawatan tidak disahkan!