Peranan MTKI dalam Registrasi Perawat di Indonesia patut Dikritisi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 menyatakan bahwa Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Adapun lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI pusat adalah Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP).

Permenkes RI diatas juga menyatakan bahwa uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Adapun urgensi dilakukannya uji kompetensi ini adalah untuk menjamin mutu tenaga kesehatan di Indonesia.

Selari dengan hal diatas, berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), uji kompetensi juga dipergunakan dalam mengatur tentang penjenjangan kualifikasi, yaitu mulai jenjang kualifikasi 1 (jabatan operator) sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (jabatan ahli) terhadap tenaga kesehatan yang ada di Indonesia.

Pusat Sertifikasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Tenaga Kesehatan (Pustanserdik) dalam websitenya yang beralamat di  www.bppsdmk.depkes.go.id menyatakan bahwa sasaran dari uji kompetensi, sertifikasi yang dikeluarkan oleh MTKI ini adalah Semua tenaga kesehatan, meliputi:

  1. Perawat
  2. Perawat Gigi
  3. Perawat Anestesi
  4. Bidan
  5. Fisioterapis
  6. Refraksionis Optisien
  7. Terapis Wicara
  8. Radiografer
  9. Okupasi Terapis
  10. Ahli Gizi
  11. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
  12. Teknisi Gigi
  13. Sanitarian
  14. Elektromedis
  15. Analis Kesehatan
  16. Akupunktur Terapis
  17. Fisikawan Medis
  18. Ortotis Prostetis
  19. Teknisi Tranfusi Darah
  20. Teknisi Kardiovaskuler
  21. Ahli Kesehatan Masyarakat

Adapun Dokter dan Dokter Gigi pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasinya dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Satu profesi lain yang proses uji kompetensi dan sertifikasinya dilakukan secara mandiri adalah Apoteker. Komite Farmasi Nasional (KFN) bertanggung jawab dalam tugas melaksanakan registrasi, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pembinaan dan pengawasan apoteker di Indonesia. Sehingga saat ini Apoteker belum memiliki Undang-Undang sebagaimana profesi Perawat.

Berdasarkan catatan dari ners-indonesia.com (2011) pada tanggal 16 Februari 2011, Menteri kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH telah melantik pengurus MTKI untuk masa jabatan 2011-2016. Majelis ini beranggotakan perwakilan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. MTKI yangdilantik terdiri dari wakil Kementerian Kesehatan, wakil dari unsur pendidikan dan 21 wakil dariberbagai profesi kesehatan yang akan menduduki Divisi Profesi, Divisi Standarisasi dan Divisi Evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus MTKI yang telah dilantik oleh Menkes RI terdahulu diantaranya adalah melakukan beberapa fungsi, antara lain

  1. Uji kompetensi, sertifikasi dan registrasi bagi peserta didik di perguruan tinggi bidang kesehatan dan/atau tenaga kesehatan lain yang diusulkan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan, termasuk Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan luar negeri.
  2. Sertifikasi, bagi tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki sertifikat kompetensi dalam rangka memperpanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi.
  3. Registrasi, bagi tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki surat tanda registrasi dalam rangka memperpanjang masa berlakuknya surat tanda registrasi.
  4. Pemberian surat tanda registrasi pada masa peralihan bagi tenaga kesehatan lulusan sebelum tahun 2013.
  5. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi uji kompetensi, sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan.

Perwakilan perawat yang duduk dalam keanggotaan MTKI mewakili organisasi profesi adalah sebagai berikut:

  1. Dra. Junaiti Sahar, M. App.Sc, PhD (Ketua 1 Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia [PP PPNI] periode 2010-2015)
  2. Harif Fadhillah, S.Kp, SH (Sekretaris Jendral PP PPNI periode 2010-2015), dan
  3. Rita Sekarsari, S.Kp, MHSM, beliau adalah Ketua II PP PPNI periode 2010-2015

Tiga orang perwakilan organisasi profesi perawat tersebut, dibantu oleh beberapa staf bertugas untuk memverifikasi permohonan Surat Izin Perawat (STR) dari seluruh perawat yang ada di Indonesia. Setidaknya setiap tahun akan ada 20.000 lulusan baru pendidikan keperawatan yang mengajukan formulir permohonan STR ini (Kemenkes RI, 2012). Ditambah lagi dengan permohonan perpanjangan STR dari perawat yang sudah terserap di tatanan pelayanan kesehatan pun yang jumlahnya sekitar 220.057 orang (Kemenkes RI, 2012).

Tugas dari 3 orang wakil organisasi profesi diatas berdasarkan skema sertifikasi dari website Pustanserdik adalah sebagai berikut:

bagan-alur-sertifikasi

(http://www.bppsdmk.depkes.go.id)

Skema sertifikasi sebagaimana ilustrasi diatas melibatkan pemohon STR, organisasi profesi, MTKP dan MTKI. Adapun penjelasan dari skema sertifikasi yang ditampilkan diatas adalah sebagai berikut:

  1. MTKP mengajukan permohonan STR kepada MTKI dengan mengirimkan softcopy data permohonan STR dan pas foto tenaga kesehatan yang bersangkutan ukuran 4 x 6, sebanyak 2 (dua) lembar.
  2. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, MTKI memproses permohonan STR tersebut.
  3. Berkas permohonan diterima sekretariat MTKI, dan dilakukan pemeriksaan untuk mengecek dan verifikasi kelengkapan berkas.
  4. Berkas yang lengkap dipilah-pilah sesuai jenis tenaga kesehatan dan didistribusikan kepada anggota MTKI wakil Organisasi Profesi (OP) atau petugas yang ditunjuk untuk verifikasi ulang, sementara berkas yang tidak lengkap diinformasikan/dikirim kembali ke MTKP untuk dilengkapi.
  5. Setelah verifikasi, anggota MTKI perwakilan OP atau petugas yang ditunjuk melakukan entry data kedalam sistem penomoran STR. Setelah verifikasi, anggota MTKI perwakilan OP atau petugas yang ditunjuk melakukan entry data kedalam sistem penomoran STR.
  6. Format STR sebagaimana dalam lampiran 2 Permenkes Nomor 1796/2011.
  7. MTKI berkewajiban membuat catatan/dokumentasi/pembukuan STR secara nasional dan melaporkannya kepada Menteri secara berkala setiap semester.

Kritik terhadap MTKI

Pertama, pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa: 1. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, 2. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, 3. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, 4. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi, 5.  Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kemekes RI menafsirkan ketentuan mengenai perizinan tenaga kesehatan sebagaimana Pasal 23 ayat (5) ditafsirkan dengan Registrasi Tenaga Kesehatan. Registrasi hanya sebatas pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang diberikan dalam bentuk surat tanda registrasi (STR).  Sedangkan persyaratan untuk memperoleh STR antara lain ijazah yang diperoleh seseorang dari perguruan tinggi bidang kesehatan dan sertifikasi kompetensi diberikan oleh MTKP.

Hal ini dapat dipandang sebagai tafsiran yang sangat dangkal dari Kemenkes RI terkait pelaksanaan amanat UU No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut. Penafsiran tersebut juga tidak selaras dengan fungsi utama dari MTKI seperti telah disebutkan diatas.

Mengutip dari Sjachran Basah (1986) dikatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal concreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini dikerdilkan begitu saja oleh Kemenkes RI dengan sekedar pencatatan resmi tenaga kesehatan di MTKI.

MTKI yang seharusnya melakukan fungsi uji kompetensi, registrasi, sertifikasi dan pembinaan-pengawasan-monitoring-evaluasi uji kompetensi, ternyata saat ini hanya menjalankan fungsi registrasi saja. Satu fungsi yang dilakukan oleh MTKI inipun ditengarai telah mengalami keterlambatan sejak 3 tahun belakangan ini. Penulis sendiri sejak 26 Juni 2012 telah mengajukan konversi Surat Izin Perawat (SIP) kepada STR sehingga hari ini 25 Juli 2013 belum kunjung selesai.  Bagaimana seandainya MTKI benar-benar melakukan keseluruhan fungsi yang ditugaskan kepadanya?

Kedua,  pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional tanggung jawab menteri. Adapun menteri yang dimaksudkan disini adalah menteri pendidikan nasional.

Ditindaklanjuti melalui Keputusan Bersama (SKB) No. 07/XII/SKB/2010, No. 1962/MENKES/PB/XII/2010 dan No. 420-1072 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh  Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang  Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah. Salah satu ketentuan SKB tersebut adalah “Kementerian Pendidikan Nasional memberikan izin penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan akademik kepada akademi pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari Menteri Kesehatan”.

Dengan dilaksanakannya alih bina pendidikan tinggi kesehatan diseluruh Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilingkungan Kementerian Kesehatan berkembang pikiran yang didasari prasangka-prasangka, atas nama mempertahankan mutu, boleh jadi sesungguhnya jajaran Pusdiklatnakes pada Kementerian Kesehatan belum ikhlas melepas pendidikan tinggi kesehatan yang selama ini dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaannya.

Fakta ini patut diduga merupakan jawaban atas pertanyaan besar mengapa Permenkes RI No. 161 Tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang belum diimplementasikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta digantikan dengan Permenkes RI No. 1796 Tahun 2011 yang didalamnya berisi tentang peran dan fungsi MTKI tersebut (Sabarudin Achmad, 2013).

Dengan kata lain adalah bahwa berdirinya MTKI adalah salah satu upaya untuk mengekalkan determinasi Kemenkes RI terhadap pendidikan tenaga kesehatan. Padahal hal ini jelas-jelas bertentangan dengan amanat pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 sebagaimana telah disebutkan diatas. Betulkan motif Kemenkes RI memperbaharui Permenkes tersebut hanya terkait eogisme sektoral saja?

Solusi Terbaik

Sesungguhnya menyikapi berbagai kelemahan yang dialami oleh MTKI, para Perawat Indonesia telah memberikan satu solusi yang terbaik terkait uji kompetensi, registrasi, sertifikasi maupun pembinaan dan monitoring serta evaluasi mutu perawat di Indonesia. Solusi tersebut sudah diperjuangkan oleh para Perawat Indonesia sejak tahun 1985 dan baru masuk kedalam Prolegnas DPR RI tahun 2008.

Sebagaimana Dokter dan Dokter Gigi melalui Konsil Kedokteran Indonesia. Apoteker yang telah merumuskan Komite Farmasi Nasional (KFN). Keperawatan juga telah merumuskan Konsil Keperawatan Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang Keperawatan yang sudah lebih dari 13 tahun mengendap di parlemen tersebut. Kajian selama ini meyakinkan bahwa proses uji kompetensi, sertifikasi, registrasi maupun pembinaan dan monitoring serta evaluasi mutu perawat di Indonesia akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang terbentuk berdasar Undang-Undang sebuah profesi.

Hal ini didasarkan oleh evidence based yang dipraktikkan dalam profesi perawat di mancanegara. Selain itu kuantitas perawat Indonesia yang begitu besar, tidak mungkin akan dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan 3 orang perwakilan organisasi profesi yang ditunjuk oleh Kemenkes RI guna menduduki MTKI. Terbukti saat ini keterlambatan uji kompetensi maupun penerbitan STR telah berlangsung hampir 3 tahun dan belum ada tanda-tanda untuk mengalami perbaikan.

Pertanyaannya adalah apakah Kemenkes RI menyadari solusi positif yang ditawarkan oleh para Perawat Indonesia tersebut melalui DPR RI dan bersedia mendorong pengesahan RUU Keperawatan tersebut? Ataukah justru Kemenkes RI akan mati-matian untuk tidak merelakkan lahan ekonomisnya yang selama ini dibanggakan agar tidak diambil kewenangannya oleh RUU Keperawatan yang sedang digodok tersebut?

Mari kita lihat jawabannya pada tanggal 28 Agustus 2013 yang akan datang.

Photo via alhomiz.files.wordpress.com