Perawat Wajib Mengawal Pembahasan RUU Keperawatan di 5 Kementerian

Presiden Republik Indonesia (Presiden RI) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 April 2013 telah menerbitkan sebuah surat yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik  Indonesia (DPR RI) yang menyatakan bahwa beliau telah menginstruksikan dengan sifat sangat segera kepada 5 Kementerian untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Keperawatan (RUU Keperawatan). Perhatikan surat dibawah ini:

Surat Presiden untuk RUU Keperawatan

Kelima Kementerian yang dimaksudkan oleh Presiden RI yang ditugaskan untuk segera membahas RUU Keperawatan – baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama – adalah sebagai berikut:

  1. Menteri Kesehatan
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
  4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sedangkan Menteri Koordinator yang ditugaskan oleh Presiden RI untuk mengkoordinasikan pembahasan RUU Keperawatan dibawah lima Kementerian adalah sebagai berikut:

  1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan)
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Mengingat bahwa masa sidang DPR RI setelah masa reses akan dimulai pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, maka setidaknya kelima Kementerian yang mendapat tugas dari Presiden RI tersebut sepatutnya sudah mulai membahas RUU Keperawatan tersebut. Karena apabila sehingga masa sidang ini luput dengan belum terselesaikannya pembahasan RUU Keperawatan di kelima Kementerian tersebut, maka RUU Keperawatan hanya tinggal memiliki umur satu kali masa sidang DPR RI saja.

Apabila dalam kurun tersebut dapat diselesaikan dan akhirnya dapat dimasukkan kedalam sidang paripurna DPR RI pada sidang yang akan datang, maka RUU Keperawatan ada kemungkinan besar untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang Keperawatan. Sebaliknya, apabila sehingga masa sidang kedua digelar, RUU Keperawatan tidak kunjung selesai atau tidak kunjung dibahas oleh kelima Kementerian tersebut, maka perjuangan semua elemen Keperawatan selama ini akan sia-sia. Demo para Perawat yang selama ini digelar, baik di depan gedung DPR RI maupun diseluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten akan terhapus. Perjuangan menggolkan RUU Keperawatan pun harus dimulai kembali dari titik nadir.

Oleh karena itu – ada baiknya sebelum semua itu terlambat – Penulis ingin menghimbau kepada seluruh rekan sejawat Perawat yang ada di tanah air dan mancanegara – baik yang bekerja sebagai Praktisi di RS-Puskesmas-Klinik atau Komunitas, yang bekerja sebagai Dosen atau Klinikal Instruktur,  atau yang masih duduk dibangku kuliah sebagai Mahasiswa Keperawatan, mari buka mata dan buka telinga, rapatkan barisan dan tegakkan bahu untuk secara bersama-sama mengawal tanpa lengah dan tanpa henti proses pembahasan yang amat sangat krusial di 5 Kementerian tersebut sehingga mampu menyetujui RUU Keperawatan untuk segera disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Tanpa kebersamaan dan militansi calon Perawat dan Perawat Indonesia, adalah suatu keniscayaan RUU Keperawatan akan mereka sentuh dan bahas untuk proses lebih lanjut. Kalau bukan kita yang concern, lalu kepada siapa lagi RUU Keperawatan akan bergantung?

No Responses