RUU Keperawatan: Apa Kabarmu?

Kerap kita dengar atau baca tentang beberapa Perawat yang menanyakan sejauh mana RUU Keperawatan di DPR dan bilamana akan disahkan sebagai UU Keperawatan? Apakah pada masa sidang tahun 2012 ini dapat diselesaikan? Ataukah baru dapat disahkan di masa sidang tahun 2013? Atau bahkan tidak akan disahkan sama sekali?

Kabar terbaru yang penulis terima bahwa pada tanggal 9 Desember 2012 lalu, anggota DPR Komisi IX sedianya melakukan rapat untuk membahas RUU Keperawatan lebih lanjut, namun batal dilaksanakan. Kenapa rapat itu batal? Tentunya anggota DPR tidak ada yang mampu menandingi untuk ngeles dari tugasnya tersebut.

Kemudian, apabila para Perawat Indonesia semakin penasaran dan kembali menanyakan kapan RUU Keperawatan tersebut akan beres dibahas, tentunya akan susah sekali untuk menjawab semua pertanyaan itu. Oleh karena itu agar lebih clear mari kita simak uraian dari Bab VI Tata Tertib DPR tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang agar Perawat Indonesia tidak dibododi dan dipermainkan lagi.

Berdasarkan pasal 99 ayat (1) dari Tata Tertib DPR menyebutkan bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, 
atau DPD. Kalau tidak salah RUU Keperawatan dapat dibahas oleh DPR seperti sekarang ini karena diajukan oleh organisasi profesi, yaitu PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) melalui Kementerian Kesehatan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia yang mengurusi bidang kesehatan, baik pelayanannya maupun profesi yang ada dibawahnya.

Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Presiden. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis.

Pasal 101 menyampaikan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) disusun berdasarkan Prolegnas. RUU Keperawatan sudah masuk dalam prolegnas sejak tahun 2000, namun sehingga saat ini masih gagal untuk disahkan karena berbagai sebab, salah satunya karena value Perawat yang rendah di mata Pemerintah dan stake holder kesehatan di Indonesia.

Pasal 102 menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undangundang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan.

Penyusunan dan penetapan serta penyebarluasan Prolegnas dibahas dalam Pasal 103, yaitu bahwa penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh
Badan Legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

Pasal 104 menyatakan bahwa Badan Legislasi dalam menyusun Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan
dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DPD, dan/atau masyarakat.

Badan Legislasi meminta usulan dari fraksi, komisi, atau DPD paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh fraksi,
komisi, atau DPD paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa
sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.

Usulan dari fraksi atau komisi disampaikan oleh pimpinan fraksi atau
pimpinan komisi kepada pimpinan Badan Legislasi.

Usulan dari DPD disampaikan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Badan Legislasi.

Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
dengan menyebutkan judul rancangan undang-undang disertai dengan
alasan yang memuat:

  • urgensi dan tujuan penyusunan
  • sasaran yang ingin diwujudkan
  • pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur
  • dan, jangkauan serta arah pengaturan

 

Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi, selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk menjadi bahan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 105
Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat
(1), Badan Legislasi dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan
komisi, pimpinan alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang
legislasi, dan/atau masyarakat.

Pasal 106
Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan guna menyusun
dan menetapkan Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.
Prolegnas untuk jangka waktu tertentu terdiri atas:
Prolegnas jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
Prolegnas prioritas tahunan.
Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka panjang dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal
masa keanggotaan DPR sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka panjang.
Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun
bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai
pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum
penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan
belanja negara.
Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan kegiatan:
rapat kerja;
rapat panitia kerja;
rapat tim perumus; dan/atau
rapat tim sinkronisasi.
Dalam pembahasan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang
didasarkan atas :
perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
perintah undang-undang lainnya;
sistem perencanaan pembangunan nasional;
rencana pembangunan jangka panjang nasional;
rencana pembangunan jangka menengah;
rencana kerja pemerintah; dan
mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan, selain
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan
dengan memperhatikan:
pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya;
tersusunnya naskah rancangan undang-undang; dan/atau
tersusunnya naskah akademik.
Hasil penyusunan Prolegnas antara Badan Legislasi dan Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati menjadi Prolegnas dan
selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna
untuk ditetapkan.
Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan DPR.
Paragraf 2
Penyebarluasan
Pasal 107
Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (11) disampaikan
kepada Presiden, DPD, dan masyarakat.
Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
Badan Legislasi kepada anggota, fraksi, komisi, dan masyarakat;
Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD; dan
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan
perundangundangan kepada instansi Pemerintah dan masyarakat.
Penyebarluasan Prolegnas kepada masyarakat dilakukan melalui media
cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.
Paragraf 3
Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar Prolegnas
Pasal 108
Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) disertai dengan konsepsi pengaturan
rancangan undang-undang yang meliputi:
urgensi dan tujuan penyusunan;
sasaran yang ingin diwujudkan;
pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
jangkauan serta arah pengaturan.
Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.
Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas
suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan
Legislasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
peraturan perundang-undangan.
Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi
dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan
perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya
dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Pasal 109
Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan
komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.
Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1 (satu) orang anggota atau lebih.
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh anggota lain, dengan
membubuhkan tanda tangan.
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi,
atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
terlebih dahulu dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat
Badan Legislasi.
Pasal 110
Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 disusun
berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 111
Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR,
Presiden, atau DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 112
Anggota, komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi dalam
mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusun naskah
akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan
undang-undang.
Rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi
undangundang, rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian
internasional, atau rancangan undang-undang yang hanya terbatas
mengubah beberapa materi, dapat disertai naskah akademik.
Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sekurangkurangnya memuat:
Judul
Bab I
a. Pendahuluan.
b. Latar belakang.
c. Identifikasi masalah.
d. Tujuan dan kegunaan.
e. Metode penelitian.
Bab II Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma.
Bab III Materi muatan rancangan undang-undang dan keterkaitannya
dengan hukum positif.
Bab IV Penutup.
Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
lampiran draf awal rancangan undang-undang.
Pasal 113
Dalam penyusunan rancangan undang-undang, komisi, gabungan komisi,
atau Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja.
Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat
mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah
anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dalam
penyusunan rancangan undang-undang dibantu oleh badan fungsional.
Pasal 114
Dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, gabungan
komisi, atau Badan Legislasi dapat meminta masukan dari masyarakat
sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi
rancangan undang-undang.

Bagian Keempat
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang
Pasal 115
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undangundang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undangundang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan
Legislasi.
Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) hari, sisa
hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
Dalam hal rancangan undang-undang disampaikan pada masa reses, 10
(sepuluh) hari dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya.
Pasal 117
Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Badan
Legislasi dapat membentuk panitia kerja.
Dalam hal Badan Legislasi menemukan permasalahan yang berkaitan dengan
teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan peraturan
perundangundangan, Badan Legislasi membahas permasalahan tersebut
dengan mengundang pengusul.
Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh komisi atau gabungan
komisi, pengusul diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau anggota.
Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh anggota, pengusul
diwakili oleh paling banyak 4 (empat) orang.
Pasal 118
Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan undang-undang memerlukan perumusan ulang, perumusan
dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam
panitia kerja gabungan, yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka
waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang.
Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4
(empat) orang.
Rapat Badan Legislasi mengambil keputusan terhadap hasil perumusan
ulang rancangan undang-undang.
Pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Legislasi dan satu orang
yang mewakili pengusul.
Pasal 119
Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada
pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah
akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna.
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Badan Legislasi dianggap
telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan undang-undang.
Bagian Kelima
Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD
Pasal 120
Rancangan undang-undang dari DPD diajukan berdasarkan Prolegnas
Prioritas Tahunan.
Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR disertai
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undangundang.
Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan
alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan
undangundang, untuk membahas usul rancangan undang-undang.
Badan Legislasi menyampaikan laporan mengenai hasil pengharmonisasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan DPR untuk
selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
Pasal 121
DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (5) dalam rapat paripurna berikutnya, berupa:
persetujuan;
persetujuan dengan pengubahan; atau
penolakan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan
DPR kepada pimpinan DPD.
Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan terhadap usul
rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang tersebut menjadi
rancangan undangundang usul dari DPR.
Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan dengan
pengubahan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undang
tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR dan untuk
selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang
tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia
khusus.
Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau rancangan undang-undang yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden dan pimpinan DPD,
dengan permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang akan
mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undangundang
serta kepada DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan ikut
membahas rancangan undang-undang tersebut.
Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat
kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembahasan
rancangan undang-undang tetap dilaksanakan.
Bagian Keenam
Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang
Pasal 122
Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal
121 ayat (3) diputuskan menjadi rancangan undang-undang dari DPR dalam
rapat paripurna, setelah terlebih dahulu fraksi memberikan
pendapatnya.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
persetujuan tanpa perubahan;
persetujuan dengan perubahan; atau
penolakan.
Rapat paripurna dengan tegas mengambil keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan.
Dalam pendapat fraksi secara tegas menyatakan persetujuan, persetujuan
dengan perubahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal pendapat fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang
langsung disampaikan kepada Presiden.
Dalam hal fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas
dimuat dalam pendapat fraksi.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk
penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang.
Dalam hal keputusan rapat paripurna tidak tegas menyatakan persetujuan
dengan perubahan, rancangan undang-undang dianggap disetujui tanpa
perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden.
Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(8) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan
agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk
melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR.
Pasal 123
Untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 ayat (7), Badan Musyawarah menugaskan kepada
komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
Penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada
komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus
dilakukan dengan memperhatikan pendapat fraksi yang disampaikan dalam
rapat paripurna.
Pasal 124
Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) didasarkan
atas pertimbangan usul rancangan undang-undang dan materi muatan
rancangan undang-undang dengan ruang lingkup komisi.
Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada komisi, gabungan komisi,
atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang.
Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang
lingkup satu komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisi tersebut.
Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang
lingkup 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan
komisi.
Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang
lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada
Badan Legislasi atau panitia khusus.
Pasal 125
Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus
melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari masa sidang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan
rancangan undang-undang berdasarkan permintaan tertulis pimpinan
komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau
pimpinan panitia khusus.
Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk
jangka waktu 20 (dua puluh) hari masa sidang.
Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
penyempurnaan rancangan undang-undang yang belum selesai, rancangan
undang-undang hasil keputusan rapat paripurna dianggap telah
disempurnakan dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.
Pasal 126
Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan rancangan
undang-undang, komisi, kabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia
khusus dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 127
Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus
menyampaikan rancangan undang-undang hasil penyempurnaan dengan surat
kepada pimpinan DPR.
Rancangan undang-undang hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan
permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden
dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dengan
komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
Pasal 128
Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang
penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 121 ayat (5) dan Pasal 127 ayat (2), Presiden menunjuk
menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas rancangan
undang-undang bersama DPR.
Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas
rancangan undang-undang bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam
rapat paripurna untuk menentukan tindak lanjut.
Bagian Ketujuh
Pembahasan Rancangan Undang – Undang
Paragraf 1
Umum
Pasal 129
Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan.
Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan
Legislasi , rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran bersama
dengan menteri yang mewakili Presiden.
Tingkat II dalam rapat paripurna.
Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membahas
rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja
negara.
Pasal 130
Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan
Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan
Musyawarah.
Penugasan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan:
pengusul rancangan undang-undang;
penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang;
keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup
tugas komisi; dan
jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi.
Pasal 131
Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul
rancangan undang-undang, diprioritaskan untuk ditugaskan membahas
rancangan undang-undang.
Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang
mendapat tugas penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) langsung bertugas membahas rancangan
undang-undang.
Pasal 132
Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang
lingkup satu komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi
tersebut.
Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada Badan Legislasi
atau panitia khusus, dengan ketentuan:
jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi
jumlah maksimal;
Komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi
muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.
Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang
lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan
komisi.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap
penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.
Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang
lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada
Badan Legislasi atau panitia khusus.
Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan
undang-undang tetap berlaku terhadap Badan Legislasi.
Pasal 133
Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang diserahkan
kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang bukan
pengusul atau panitia khusus, maka komisi, gabungan komisi, Badan
Legislasi, atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan tersebut
berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau
keterangan atas rancangan undangundang.
Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat
komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rapat
panitia khusus sebelum pembahasan dengan Pemerintah, atau pada setiap
rapat apabila dipandang perlu oleh komisi, gabungan komisi, Badan
Legislasi, atau panitia khusus.
Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pimpinan
alat kelengkapan pengusul atau anggota pengusul paling banyak 4
(empat) orang.
Pasal 134
Penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi, gabungan
komisi, atau Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah paling banyak 2
(dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali
menyangkut pembahasan rancangan undang-undang mengenai:
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
pembentukan pengadilan tinggi;
ratifikasi perjanjian internasional;
rancangan undang-undang paket; dan
rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang menjadi undang- undang.
Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, mendapat penugasan baru
untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan
undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dibahas pada
Pembicaraan Tingkat I.
Pasal 135
Setiap anggota mendapatkan penugasan paling banyak 3 (tiga) rancangan
undangundang pada waktu yang bersamaan, kecuali untuk pembahasan
rancangan undangundang mengenai:

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
pembentukan pengadilan tinggi;
ratifikasi perjanjian internasional; dan
rancangan undang-undang paket.
Pasal 136
Pembahasan rancangan undang-undang dalam Pembicaraan TingkatI
dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
pengantar musyawarah;
pembahasan daftar inventarisasi masalah;
penyampaian pendapat min i sebagai sikap akhir; dan
pengambilan keputusan.
Pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan
belanja negara dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dalam
rapat Badan Anggaran.
DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila
rancangan undang-undang berasal dari DPR;
DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan
pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang
berkaitan dengan kewenangan DPD;
Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila
rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau
Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan
pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang
berkaitan dengan kewenangan DPD.
Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diajukan oleh:
Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR; atau
DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan pada akhir Pembicaraan TingkatI oleh:
fraksi;
DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
Presiden.
Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan dan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, Pembicaraan TingkatI tetap
dilaksanakan.
Dalam Pembicaraan TingkatI dapat diundang pimpinan lembaga negara atau
lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan
lembaga negara atau lembaga lain.
Pasal 137
Dalam pembahasan rancangan undang-undang komisi, gabungan komisi,
Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh badan
fungsional.

Pasal 138
Pembicaraan TingkatI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3)
huruf a dilakukan dalam:
rapat kerja;
rapat panitia kerja;
rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
rapat tim sinkronisasi.
Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.
Paragraf 2
Rapat Kerja
Pasal 139
Rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, panitia khusus, atau Badan
Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu
menyepakati jadwal rapat Pembicaraan TingkatI pembahasan rancangan
undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM.

Pasal 140
Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi,
atau pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan
atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap DIM dan
pertanyaan yang diajukan menteri, apabila rancangan undang-undang
berasal dari DPR.
Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang
bersama dengan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan
penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta
tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan fraksi/anggota,
apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada
fraksi atau anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau
tanggapan.
Pasal 141
Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
138 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali
masa sidang dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah serta dapat
diperpanjang oleh Badan Musyawarah sesuai dengan permintaan tertulis
pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi,
atau pimpinan panitia khusus, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
kali masa sidang.
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat
kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari
komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi,
dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan
rancangan undang-undang kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) masa sidang dan tembusan kepada Badan Legislasi.
Pasal 142
Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a
membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan DIM yang
dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan
Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang
mewakili Presiden dengan ketentuan:
DIM dari semua fraksi atau DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan
“tetap”, langsung disetujui sesuai dengan rumusan;
penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus;
dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan,
diserahkan kepada Tim Perumus; atau
dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat
panitia kerja.
Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tetap seperti
rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
Apabila dalam DIM fraksi terdapat kolom masalah yang kosong atau strip
(-), dianggap tetap sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangan
undangundang.
Dalam rapat kerja dapat dibahas substansi di luar DIM apabila diajukan
oleh anggota atau menteri dan substansi yang diajukan mempunyai
keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat
persetujuan rapat.
Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja komisi, rapat
kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja
panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran lebih lanjut
diserahkan kepada panitia kerja.
Pasal 143
Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan
Anggaran dapat meminta menteri yang mewakili Presiden membahas
rancangan undangundang untuk menghadirkan menteri lainnya atau
pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat kerja atau
mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk
mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang
dibahas.
Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia
khusus dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka
mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat di
daerah.
Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan
Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan
dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan
mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan rencana kunjungan
kerja yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi,
panitia khusus, atau Badan Anggaran.
Usulan rencana kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sekurangkurangnya memuat:
urgensi;
kemanfaatan; dan
keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang.
Paragraf 3
Panitia Kerja
Pasal 144
Panitia kerja dibentuk oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi,
panitia khusus, atau Badan Anggaran yang ditugaskan membahas rancangan
undangundang yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah
anggota alat kelengkapan yang membentuknya.
Panitia kerja bertugas membahas substansi rancangan undang-undang atau
materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja komisi, rapat kerja
gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia
khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran.
Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang
berdasarkan DIM, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi,
pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan
panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang
membidangi materi rancangan undangundang yang sedang dibahas.
Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.
Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
Keanggotaan tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada
rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi,
rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran.
Paragraf 4
Tim Perumus dan Tim Kecil
Pasal 145
Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b dan huruf c
sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan
menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi
rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat
panitia kerja.
Pasal 146
Tim kecil bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang
konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan
rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh
pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang
sedang dibahas.
Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat
panitia kerja.
Paragraf 5
Tim Sinkronisasi
Pasal 147
Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat
(1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
panja.
Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan
undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat
panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang
diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan
undang-undang yang sedang dibahas.
Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat
panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
Paragraf 6
Pengambilan Keputusan
Pasal 148
Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja
dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota
rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu
atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan dilaporkan
dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau
beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan
dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan
pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 149
Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan TingkatI, dilakukan dengan acara:

pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia
khusus, atau Badan Anggaran;
laporan panita kerja;
pembacaan naskah RUU;
pendapat akhir mini sebagai sikap akhir;
penandatanganan naskah RUU; dan
pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan TingkatII.
Pasal 150
Hasil Pembicaraan TingkatI atas pembahasan rancangan undang-undang
yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia
khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh
menteri dilanjutkan pada Pembicaraan TingkatII untuk mengambil
keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh :
penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat
mini DPD, dan hasil Pembicaraan TingkatI;
pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan
anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama
antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR
kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Source:

 

2 Comments
  1. andreas
    • Didi Keitha